“Presiden SBY telah menyetujui usulan tujuh daerah otonomi baru di Indonesia, termasuk pulau Taliabu di Maluku Utara,” ujar Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, seusai rapat pleno antara pemerintah dengan komisi II DPR RI, di Gedung Nusaantara kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2012), malam.

Menurut Mendagri, pihaknya telah menjelaskan kepada Presiden SBY suasana batin masyarakat calon daerah otonomi baru tersebut selama pembahasan di parlemen dan akhirnya Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah otonomi baru tersebut.

Sebelum menyetujui, lanjut Gamawan, Presiden memberikan tiga catatan bagi daerah otonomi baru (DOB) tersebut, pertama pemekaran harus dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Kedua, dana bantuan infrastruktur akan diberikan sesuai kemampuan keuangan negara. Ketiga, jangan sampai dana APBD hanya digunakan untuk membiayai pengadaan infrastruktur perkantoran serta kendaraan dinas pejabat tetapi untuk kepentingan rakyat.

Sebelumnya dua kali rapat pleno antara pemerintah dan DPR berlangsung alot dan gagal mengambil keputusan karena Mendagri akan berkonsultasi dahulu dengan Presiden.

“Bagi komisi II DPR, ketujuh daerah otonomi baru termasuk Pulau Taliabu yang telah disetujui tersebut selanjutnya akan disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna,” kata Agun Gunanjar Sudarsa.

Selain pulau Taliabu (Maluku Utara), daerah otonomi baru yang disetujui pemerintah tersebut adalah kabupaten Mahakam Ulu (Kaltim), Panukang Abab Lematang Ilir (Sumsel), Malaka (NTT), Mamuju Tengah (Sulbar), Banggai Laut (Sulteng) dan Kolaka Timur (Sultra).

Sementara itu Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus menyambut baik persetujuan pemerintah tersebut. “Alhamdulillah….pada hari ini sejarah telah mencatat lagi perjuangan kita mendorong pembentukan kabupaten pulau Taliabu. Jadi kepada seluruh masyarakat Taliabu terima kasih atas dukunganya kepada saya sejak 2005 hingga kini. Ke depan kita sama-sama akan terus berjuang membangun dua pulau lagi yakni Mangoli dan Sulabesi,” tuturnya.
(Aco)